Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan transparansi kehadiran pegawai, pemerintah telah menerapkan berbagai sistem digital, salah satunya adalah sistem absensi berbasis aplikasi yang dikenal sebagai Absensi Pusaka. Meskipun bertujuan baik, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sistem ini memiliki sejumlah kelemahan yang cukup mengkhawatirkan dan berdampak langsung terhadap manajemen kepegawaian, khususnya di tingkat satuan kerja.

Sering Mengalami Error

Salah satu keluhan paling umum dari para pengguna adalah seringnya sistem mengalami error. Aplikasi yang tidak dapat diakses, sistem yang tidak merespons saat absen, hingga kegagalan dalam merekam lokasi dan waktu absen merupakan masalah yang kerap terjadi. Hal ini bukan hanya mengganggu aktivitas administrasi, tetapi juga membuat pegawai menjadi frustasi, karena mereka tetap harus melaporkan kesalahan tersebut secara manual.

Harus Dilaporkan Secara Manual

Ketika error terjadi, pegawai harus melaporkannya melalui jalur tertentu agar absensinya tetap tercatat. Prosedur pelaporan ini memakan waktu, tidak efisien, dan berisiko tidak ditindaklanjuti dengan semestinya. Hal ini menciptakan celah birokrasi yang justru memperlambat tujuan awal sistem digitalisasi, yaitu percepatan dan akurasi.

Bisa Absen di Mana Saja

Salah satu fitur yang dianggap fleksibel namun justru menjadi celah penyalahgunaan adalah kemampuan untuk melakukan absensi dari lokasi manapun. Tanpa sistem pengawasan lokasi (geo-tagging) yang akurat, pegawai dapat melakukan absensi tanpa benar-benar hadir di kantor atau lokasi kerja. Akibatnya, esensi dari absensi sebagai indikator kehadiran fisik menjadi kabur.

Pimpinan Tidak Dapat Mengontrol Kehadiran Pegawai

Dengan sistem yang memungkinkan absen dari mana saja dan laporan error yang sering tertunda atau tidak valid, pimpinan satuan kerja kehilangan kendali terhadap kehadiran pegawainya. Tanpa data yang valid dan real-time, pimpinan tidak dapat melakukan pembinaan, evaluasi, atau tindakan disipliner secara tepat. Ini secara tidak langsung melemahkan fungsi pengawasan dan tanggung jawab pimpinan.

Dampak pada Disiplin dan Kewibawaan Pimpinan

Ketidaktepatan dan ketidakjelasan data absensi berujung pada penurunan disiplin pegawai. Pegawai merasa tidak terpantau, sehingga kedisiplinan menjadi longgar. Hal ini tentu berdampak pada kewibawaan pimpinan satuan kerja, yang dinilai tidak mampu menjalankan pengawasan dan penegakan aturan secara efektif.

Sistem absensi digital seperti Pusaka seharusnya menjadi solusi, bukan menambah masalah. Namun, dengan berbagai kelemahan yang masih terjadi saat ini — mulai dari sering error, keharusan laporan manual, fleksibilitas lokasi absen, hingga lemahnya kontrol pimpinan — sistem ini justru menciptakan celah yang mengganggu kedisiplinan dan tata kelola kerja.

Pemerintah perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem Absensi Pusaka. Perbaikan teknologi, validasi lokasi, serta pemberian wewenang lebih besar kepada pimpinan satuan kerja untuk memverifikasi dan menindak lanjuti absensi pegawai menjadi langkah penting agar tujuan sistem digital benar-benar tercapai dan tidak justru melemahkan struktur kedisiplinan dalam birokrasi. ( Muslizar )